Karang Intan, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan negara. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 yang digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Banjarmasin pada Rabu (16/7), Lapas Narkotika Karang Intan berhasil menyabet empat penghargaan sekaligus.
Penghargaan tersebut meliputi:
1. Terbaik Pertama Kuasa Pengguna Anggaran Semester II Tahun 2024 (Kategori Satker Pagu Besar)
2. Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2024 (Kategori Satker Pagu Besar)
3. Terbaik Pertama Transaksi Digipay/Marketplace Semester II Tahun 2024 (Kategori Satker Nilai UP Sedang)
4. Terbesar Nilai Transaksi Digipay/Marketplace Semester II Tahun 2024
Piagam penghargaan diserahkan secara simbolis dan diumumkan setelah seluruh rangkaian rapat virtual yang diikuti oleh satuan kerja mitra KPPN Banjarmasin. Keempat penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Lapas Narkotika Karang Intan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran secara berkelanjutan.
Kepala Lapas Narkotika Karang Intan, Edi Mulyono, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran atas kerja sama yang solid. “Ini hasil kerja keras tim keuangan dan seluruh pegawai. Kami berkomitmen mempertahankan prestasi ini dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang tepat, cepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha, M. Kuderi, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan moral untuk bekerja lebih baik lagi. “Pencapaian ini adalah bukti bahwa sinergi dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan mampu menghasilkan kinerja terbaik. Ke depan, kami akan terus menjaga ritme kerja dan menyesuaikan dengan dinamika kebijakan yang berlaku,” ungkap Kuderi.
Melalui capaian ini, Lapas Narkotika Karang Intan turut mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan negara yang profesional sesuai amanat pemerintah. (sbl)